Laporan Ini Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliyah
“MANAJEMEN ADMINISTRASI”
Dosen pembimbing:
Aun Falestien Faletehan, MHRM
KELOMPOK 3
1. Ifa Ratnasari (B04209039)
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2011
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas segala rahmat dan hidayahNya kami telah dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik.
Makalah ini kami susun dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliyah
” manajemen administrasi” dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai salah satu bagian dari ilmu pengetahuan manajemen itu sendiri tentang manajemen administrasi
Tersusunnya makalah ini tidak lepas dari jasa beberapa pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu daalm pembuatan makalah ini. Khususnya kepada Bapak Aun Falestin Faletehan,MHRM . Selaku dosen mata kuliyah manajemen administrasi . Semoga Allah SWT membalas kebaikannya dengan balasan yang lebih banyak. Amiin.
Selanjutnya, kami juga menyadari makalah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Guna untuk perbaikan makalah di masa mendatang.
Terlepas dari kekurangan – kekurangan makalah ini, kami berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadikan amal shaleh bagi kami. Amiin, Yaa Robbal’aalamiin.
Surabaya,18 MARET 2011
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan
BAB II PEMBAHASAN
1. Apakah definisi administrasi public itu?
2. Bagaimana ciri – ciri administrasi public?
3. Bagaimana pertumbuhan study tentang administrasi?.
BAB III PENUTUP
Kesimpulan
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar BelakangAdministrasi Negara sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala,sebagaimana yang telah di jelaskan oleh bpk dosen , sebagaimana ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di asia selatan termasuk di Indonesia, cina dan di mesir kuno, terdahulu udah di dapatkan suatu system penataan pemerintahan. Dan system penataan tersebut hingga kini di sebut bahkan di kenal dengan administrasi Negara
Administrasi Negara modern yang di kenal sekarang ini adalah produk dari suatu masyarakat feudal yang tumbuh subur di Negara Negara eropa. Negara di daratan eropa yang semuanya di kuasai oleh masyarakat feudal dll, yang kemudian ingin mengukuhkan system pemerintahannya.
Dari sejarah singkat inilah nanti akan sedikit banyak di bahas mulai dari pengertiannya sampai pada tumbuh dan berkembangnya ilmu administrasi Negaraatau publik yang akan di bagi mengenai tentang perkembangan secara umum karena hal tersebut tentu merupakan kajian untuk kita bisa mendapatkan bahan perbandingan yang berharga. sehingga tidak akan mengulang kembali system dan cara yang kurang baik akan manajemen administrasi kita. Seperti yang di ketahui system administrasi Negara kita masih muda dan belum mnunjukkan cirri , isi dan dtruktur yang jelas. Sehingga usaha- usaha untuk memperkaya pengalaman dengan membandingkan dan mempelajari system Negara lain kiranya amat bermanfaat.
B. Rumusan Masalah
1. Apakah definisi administrasi public itu?
2. Bagaimana ciri – ciri administrasi public?
3. Bagaimana pertumbuhan study tentang administrasi?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui definisi administrasi public lebih luas lagi.
2. Agar dapat membedakan antara antara berbagai administrasi lainya di bandingkan dengan administrasi Negara.
3. Untuk mengetahui perkembangan mengenai administrasi lebih luas lagi.
BAB II
PEMBAHASAN
1. Definisi administrasi dan administrasi publik.
A. Definisi Administrasi
Menurut Ordway Tead (1951)
Administrasi meliputi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat-pejabat eksekutif dalam suatu organisasi, yang bertugas mengatur, memajukan dan melengkapi usaha kerjasama sekumpulan orang yang sengaja dihimpun untuk mencapai tujuan tertentu.
Menurut Leonard D. White (1955):
Administrasi merupakan suatu proses yang biasanya terdapat pada semua usaha kelompok, baik usaha Pemerintah maupun swasta, sipil maupun militer baik secara besar-besaran maupun kecil-kecilan.
Menurut Herbert A. Simon (1956):
Dalam pengertian yang luas, administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan dari kelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan
Menurut John. A. Vieg (1959):
Didorong oleh hasrat dan kepentingan apapun yang dilakukan mereka sesudah itu- sesudah menentukan tujuan untuk mencapai tujuan mereka.
Menurut Sondang P. Siagian (1983):
Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Menurut Departemen Pertahanan dan Keamanan (1970):
Secara umum administrasi adalah segala sesuatu dan pekerjaan yang meliputi:
a) Penetapan Tujuan (the determination of objective) organisasi termasuk perumusan rencana-rencana dan program-program.
b) Penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan, termasuk penetapan kebijaksanaan-kebijaksanaan (the establishment policies).
B. Definisi Administrasi Publik.
Menurut Gerald Caiden:
Administrasi negara meliputi setiap bidang dan aktifitas yang menjadi sasaran kebijaksanaan pemerintah; termasuk proses formal dan kegiatan-kegiatan DPR, fungsi-fungsi yang berlaku dalam lingkungan pengadilan dan kegiatan-kegiatan dari lembaga militer.
Menurut Dwight Waldo:
Public Administration is the organization and management of men and materials to achieve the purposes of government (Administrasi Publik adalah organisasi dan manajemen dari orang-orang dan bahan-bahan untuk mencapai tujuan pemerintah)
Menurut Soesilo Zauhar:
Administrasi negara/ publik adalah proses kerjasama yang berlaku dalam organisasi publik dalam rangka memberikan pelayanan publik.
Menurut Nigro and Nigro:
Administrasi Publik adalah:
a. Usaha kerjasama kelompok di dalam suatu organisasi publik
b. Mencakup tiga buah lembaga/ badan: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta interrelasi antara ketiganya
c. Mempunyai peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijaksanaan publik dan olehkarenanya merupakan bagian dari proses politik
d. Mempunyai perbedaan yang sangat jelas dengan administrasi privat
e. Mempunyai keterkaitan yang erat dengan berbagai macam kelompok dan individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
Menurut J. Wayong:
Administrai Negara merupakan suatu penyelenggaraan tugas pemerintah dalam merealisir ketetapan-ketetapan yang telah menjadi keputusan Negaara dengan menekankan pada cara pelaksanaannya sehingga menuju kepada tertib hukum.
Administrasi public adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan – tujuan pemerintah. Yang kedua adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang di pergunakan untuk mengatur unsur – unsur Negara.
2. Ciri – Ciri Administrasi Public
Ciri – ciri administrasi public di sini di jabrakan bukan semerta – merta adalah untuk membatasi dari ruang lingkup administrasi public itu sendiri namun bertujuan untuk dapat membedakan antara administrasi – administrasi lainnya.
Dan di bawah ini akan kami uraikan tentang perbedaan antara administrasi swasta(niaga) dengan administrasi Negara organisasi – organisasi (publik) :
1. Pelayanan yang di berikan oleh administrasi Negara bersifat lebih urgen di bndngkan dengan pelayanan yang di berikan oleh organisasi – organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua lapisan masyarakat, dan kalau di serahkan atau di tangani oleh organisasi – organisasi lainya selain organisasi pemerintah maka tidak akan jalan. Contoh : pada pelayanan yang urgen antara lain : lalu lintas, pos dan telegram, kesehatan, pertahanan, dan semua pelayanan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
2. Pelayanan yang di berikan oleh administrasi Negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli. Dalam hal ini bentuk pelayanan yang di berikan tidak bias di bagi kepada organisasi – organisasi lainya. Contoh pelayanan yang bersifat monopoli pos dan telegram, kesehatan, pertahanan, dan kehakiman. Adapun yang bersifat semi monopoli di antarnya adalah pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan lain sebagainya.
3. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum administtrasi Negara dan administratornya relative berdasarkan undang – undang dan peraturan. Cirri ini memberikan warna legalities dari administrasi Negara tersebut. Sehingga dengan demikian perubahan atau perluasan pelayanan kepada masyarakat, pada umumnya sulit atau lambat menyesuaikan dari pada tuntutan – tuntutan masyarakat. Lain halnya dengan organisasi swasta yang dengan mudah dan cepat dapat menyesuaikan apabila di dapatkan kritik atau saran dari langganan.
4. Administrasi Negara dalam memberikan pelayanan tidak di kendalikan oleh harga pasar , tidak seperti yang terjadi dalam organisasi perusahaan yang terikat oleh harga pasar, tidak seperti yang terjadi dalam organisasi perusahaan yang terikat oleh harga pasar dan untung rugi. Oleh karena itu, pemerintah pelayanan oleh masyarakat kepada administrasi Negara tidak di didasarkan akan perhitungan laba rugi, melainkan di tentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umum.
5. Usaha – usaha di lakukan oleh administrasi Negara terutama dalam Negara demokrasi ialah di lakukan sangat tergantung pada penilaian rakyat banyak. Itulah sebabnya pelayanan yang di berikan oleh admiistrasi public hendaknya adil dan tidak memihak antar personal, bersih dan mementingkan kepentingan orang banyak di bandingkan kepentingan pribadinya. Pelayanan tersebut tidak bisa melepaskan dari penilaian rakyat yang di layani.
Namun ada pula yang membedakan selain hal yang di atas yang di gunakan untuk membedakan secara jelas dengan instuisi – instuisi lainya dapat di kemukakan di bawah ini:
Pertama, administrasi Negara adalah suatu kegiatan yang tidak bias di hindari (unavoidable). Karena setiap orang membutuhkan administrasi Negara mulai dari lahir sampai mati.
Kedua, administrasi Negara memerlukan adanya kepatuhan, dalam hal ini administrasi Negara punya wewenang untuk memaksa setiap warga Negara yang tidak mematuhi peraturan dan segala perundang undangan yang telah di tetapkan.
Ketiga, administrasi Negara memiliki prioritas. Banyak kegiatan yang di lakukan oleh administrasi Negara di atara sekian banyaknya maka prioritas di perlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.
Keempat, administrasi Negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Sebagiman tidak ada organisasi lain yang dapat menandingi besarnya organisasi Negara dan tidak ada kegiatan administrasi dari organisasi lain selain organisasi sebesar kegiatan administrasi Negara.
Kelima, pimpinan atasnya(top manajemen) bersifat politis.sebagaiman administrasi Negara di pimpin oleh pejabat – pejabat politik, yang mana pemimpin ini di pilih atas dasar ketentuan ketentuan yang berlaku. Contohnya: presiden, mentri, dpr, gubernur dan lain lain.dan pejabat – pejabat ini bias di ganti dalam waktu tertentu, apabila masa jabatanya berakhir dan tidak terpilih atau di angkat lagi.
Keenam, pelaksanaan administrasi Negara sangat sulit buat di ukur.karena kegiatanya yang bersifat politis dan bertujuan untuk mencapai perdamaian dan seluruh kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.maka hal itu tidak mudah di ukur.
Ketujuh, banyak yang di harapkan dari administrasi Negara.sebagaiman masyarakat apa yang pengen menghendaki pejabat – pejabat administrasi Negara hendaknya melindungi kepentingan- kepentingan orang banyak.
3. Pertumbuhan Study Tentang Administrasi
SejarahPertumbuhan Administrasi Negara
Dari uraian di berbagai literatur disimpulkan, bahwa terdapat tali sejarah yang merakit perkembangan administrasi negara. Apa yang dicapai dan diberikan oleh administrasi negara sekarang, tidak lepas dari upaya-upaya yang tidak kenal lelah yang telah dilakukan oleh para peletak dasar dan pembentuk administrasi yang dahulu. Administrasi modern penuh dengan usaha untuk lebih menekan jabatan publik agar mempersembahkan segala kegiatannya untuk mewujudkan kemakmuran dan melayani kepentingan umum. Karena itu, administrasi negara tidak dipandang sebagai administrasi "of the public", tetapi sebaliknya adalah administrasi “for the public". Ide ini sebenarnya bukanlah baru. Orientasi semacam ini telah dicanangkan dengan jelas dalam ajaran Confusius dan dalam "Pidato Pemakaman" Pericles, bahkan dalam kehidupan bangsa Mesir kuno. Bukti - bukti sejarah dengan jelas membuktikan upaya-upaya yang sistematis, yang dikobarkan oleh tokoh-tokoh seperti Cicero dan Casiodorus. Selama abad ke-16 - 18 tonggak kemapanan administrasi negara Jerman dan Austria telah dipancangkan oleh kaum Kameralis yang memandang administrasi sebagai teknologi. Administrasi negara juga memperoleh perhatian penting di Amerika, terutama setelah negara ini merdeka. Apa yang dikemukakan oleh Cicero dalam De Officiis misalnya, dapat ditemukan dalam kode etik publik dari kerajaan-kerajaan lama. Hal yang umum muncul di antara mereka adalah adanya harapan agar administrasi negara melakukan kegiatan demi kepentingan umum dan selalu mengembangkan kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, administrasi negara tidak seharusnya mengeruk kantong kantornya (korupsi) demi kepentingan dirinya sendiri.
Pendekatan Administrasi Negara Modern
Perkembangan evolusioner administrasi negara diuraikan melalui pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, pendekatan pembuatan keputusan (desisional) dan pendekatan ekologis. Secara khusus, pendekatan tradisional mengungkapkan tentang pengaruh ilmu politik, sebagai induk administrasi negara, pendekatan rasional dalam administrasi dan pengaruh Gerakan Manajemen Ilmiah terhadap perkembangan administrasi negara. Di antara empat pendekatan yang diajukan, tidak ada satu pun pendekatan yang lebih unggul daripada pendekatan-pendekatan yang lain, karena setiap pendekatan berjaya pada sesuatu masa, di samping kesadaran bahwa setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Karena administrasi mengandung berbagai macam disiplin, sehingga cara pendekatan dan metodologi dalam administrasi juga beraneka ragam maka administrasi negara merupakan bidang kajian yang dinamis. Selanjutnya sukar untuk secara khusus menerapkan satu-satunya pendekatan terbaik terhadap aspek administrasi tertentu. Kiranya lebih bermanfaat untuk mempergunakan keempat cara pendekatan tersebut sesuai dengan aksentuasi dari sesuatu gejala yang diamati. Pengaruh politik terhadap administrasi negara selalu besar, tidak peduli kapan pun masanya. Hal ini disebabkan oleh adanya gejala di semua negara yang menunjukkan bahwa setiap pemerintah disusun di atas tiga cabang pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Hubungan terus menerus administrasi dengan politik mencerminkan keberlanjutan hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, sebagaimana dicerminkan dalam dua tahap pemerintahan, yakni tahap politik dan tahap administrasi. Jika tahap pertama merupakan tahap perumusan kebijakan, maka tahap kedua merupakan tahap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahap pertama.
Peranan Administrasi Negara
Pentingnya studi administrasi Negara dikaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tak bermakna, kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat public. Segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat public telah dicakup dalam pengertian administrasi Negara, khususnya dalam mengkaji kebijaksanaan publik.
Dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa administrasi Negara merupakan motor penggerak pembangunan, maka administrasi Negara membantu untuk meningkatkan kemampuan administrasi. Artinya, di samping memberikan ketrampilan dalam bidang prosedur, teknik, dan mekanik, studi administrasi akan memberikan bekal ilmiah mengenai bagaimana mengorganisasikan segala energi social dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan. Dengan demikian, determinasi kebijaksanaan public, baik dalam tahapan formulasi, implementasi, evaluasi, amupun terminasi, selalu dikaitkan dengan aspek produktifitas, kepraktisan, kearifan, ekonomi dan apresiasi terhadap system nilai yang berlaku.
Peranan administrasi Negara makin dibutuhkan dalam alam globalisasi yang amat menekankan prinsip persainagn bebas. Secara politis, peranan administrasi Negara adalah memelihara stabilitas Negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuhan politik. Secara ekonomi, peranan administrasi Negara adalah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global
Krisis Identitas
Krisis identitas yang dialami administrasi negara, menurut Henry (1995:21), berkisar pada persoalan bagaimana administrasi negara memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam. Secara rinci krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa:
1. Krisis identitas yang dihadapi administrasi negara bertumpu pada tiadanya kesepakatan tentang administrasi negara sebagai ilmu ataukah bukan.
2. Sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi dua ukuran berikut:
a. mempunyai paradigma teoritis;
b. mempunyai teori-inti.
3. Nicholas Henry menunjukkan adanya lima paradigma administrasi negara, yang terdiri dari
a. Dikhotomi politik-administrasi (1900-1927);
b. Prinsip-prinsip adiministrasi (1927-1937);
c. Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-sampai sekarang);
d. Administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970);
e. Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970-sampai sekarang)
4. Administrasi negara dapat dipandang sebagas studi multidisipliner yang bersifat eklektis karena banyak konsep yang dipinjam dari ilmu-ilmu lain.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dari berbagai unsur definisi yang ada dan telah di sebutkan dari beberapa tokoh maka dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa: “Administrasi public adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan – tujuan pemerintah. Yang kedua adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang di pergunakan untuk mengatur unsur – unsur Negara”.
Selanjutnya mengenai Ciri – ciri administrasi public di sini di jabrakan bukan semerta – merta adalah untuk membatasi dari ruang lingkup administrasi public itu sendiri namun bertujuan untuk dapat membedakan antara administrasi – administrasi lainnya. Dan di bawah ini akan kami uraikan tentang perbedaan antara administrasi swasta(niaga) dengan administrasi Negara organisasi – organisasi (publik) :
1. Pelayanan yang di berikan oleh administrasi Negara bersifat lebih urgen di bndngkan dengan pelayanan yang di berikan oleh organisasi – organisasi swasta.
2. Pelayanan yang di berikan oleh administrasi Negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli.
3. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum administtrasi Negara dan administratornya relative berdasarkan undang – undang dan peraturan.
4. Administrasi Negara dalam memberikan pelayanan tidak di kendalikan oleh harga pasar.
5. Usaha – usaha di lakukan oleh administrasi Negara terutama dalam Negara demokrasi ialah di lakukan sangat tergantung pada penilaian rakyat banyak,
Sejarah pertumbuhan administrasi Negara tidak lepas dari upaya-upaya yang tidak kenal lelah yang telah dilakukan oleh para peletak dasar dan pembentuk administrasi yang dahulu. Administrasi modern penuh dengan usaha untuk lebih menekan jabatan publik agar mempersembahkan segala kegiatannya untuk mewujudkan kemakmuran dan melayani kepentingan umum. Karena itu, administrasi negara tidak dipandang sebagai administrasi "of the public", tetapi sebaliknya adalah administrasi “for the public". Ide ini sebenarnya bukanlah baru. . Orientasi semacam ini telah dicanangkan dengan jelas dalam ajaran Confusius dan dalam "Pidato Pemakaman" Pericles, bahkan dalam kehidupan bangsa Mesir kuno.
Sedangkan pada pendekatan administrasi public, Perkembangan evolusioner administrasi negara diuraikan melalui 4 pendekatan yakni: pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, pendekatan pembuatan keputusan (desisional) dan pendekatan ekologis.
Dan mengenai peranan administrasi Negara bisa tergambar dari Pentingnya studi administrasi Negara dikaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tak bermakna, kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat public. Segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat public telah dicakup dalam pengertian administrasi Negara, khususnya dalam mengkaji kebijaksanaan publik. hingga sekarang Peranan administrasi Negara makin dibutuhkan dalam era globalisasi yang amat menekankan prinsip persainagn bebas. Secara politis, peranan administrasi Negara adalah memelihara stabilitas Negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuhan politik. Secara ekonomi, peranan administrasi Negara adalah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global.
DAFTAR PUSTAKA
Darmanto, pengantar administrasi Negara bag 2,
http://massofa.wordpress.com/2008/01/21/pengantar-ilmu-administrasi-negara-bag-1/
Dwight waldo. Pengantar Study Public Administration. (Jakarta: Bumi aksara.1996).
Gerald E, Caiden, Publik Administration. (California: palisades publishers, 1982).
Miftah Thoha. Ilmu Administrasi Public Kontemporer. (Jakarta: kencana prenada media group, 2008).
Presthus, Robert. Public Administration. ( New York, The Ronald Press Company. 1975).
The Liang Gie, dan Sutarto. Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi,( Yogyakarta: Karya Kencana.1978).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar